Foto: Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dan pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2027 yang disaksikan secara virtual oleh jajaran DPRD Kabupaten Probolinggo bersama Sekda, Forkopimda dan kepala OPD melalui layar LCD di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Jumat (14/8/2026) Sore.
Probolinggo, Globalnext.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna dengan agenda mengikuti Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027, Jumat (14/8/2026) sore.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo tersebut diikuti Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma, para wakil ketua dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto yang mewakili Bupati Probolinggo Gus Haris, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat.
Pidato Presiden disaksikan secara virtual melalui tiga layar LCD yang dipasang di ruang rapat paripurna. Para peserta mengikuti rangkaian penyampaian pidato Presiden dan paparan mengenai arah kebijakan fiskal nasional dengan seksama.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa APBN harus menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas perekonomian, memperkuat kemandirian nasional, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah juga diarahkan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara melalui optimalisasi pendapatan, belanja yang efisien dan produktif, serta pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan.
Dalam arsitektur kebijakan RAPBN 2027 yang ditampilkan dalam paparan Presiden, pemerintah merancang pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan postur APBN 2026 yang tercantum sebesar Rp3.163,6 triliun.
Sementara itu, belanja negara dirancang mencapai Rp4.097,2 triliun, meningkat dari APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Adapun pembiayaan anggaran dirancang sebesar Rp671,2 triliun atau sekitar 2,40 persen terhadap PDB.
Besarnya belanja negara tersebut menunjukkan bahwa APBN 2027 tetap diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, pemerintah menekankan pentingnya efisiensi agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Arah kebijakan tersebut sejalan dengan kerangka fiskal yang sebelumnya telah disiapkan pemerintah, yakni menjaga pendapatan negara tetap optimal, meningkatkan kualitas belanja, melakukan refocusing terhadap belanja yang kurang produktif, serta menjaga defisit dan pembiayaan agar tetap berada dalam batas yang aman dan berkelanjutan.
Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, investasi, serta peran swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. APBN tidak hanya diposisikan sebagai instrumen belanja pemerintah, tetapi juga sebagai penggerak aktivitas ekonomi dan pendukung investasi strategis.
Sebelumnya, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2027 berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, dengan kebijakan fiskal diarahkan tetap responsif menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah juga menargetkan defisit APBN tetap terkendali pada kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap PDB.
Disaksikan Langsung dari DPRD Kabupaten Probolinggo
Sekda Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto bersama jajaran DPRD, Forkopimda, kepala OPD dan camat mengikuti penyampaian pidato Presiden dari awal hingga akhir. Kehadiran unsur pemerintahan daerah dalam agenda tersebut menjadi bagian dari upaya mengikuti arah kebijakan nasional yang nantinya akan berdampak terhadap perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah.
Bagi pemerintah daerah, kebijakan APBN memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan pembangunan melalui transfer ke daerah, program pemerintah pusat, maupun berbagai kebijakan nasional yang diimplementasikan di tingkat daerah.
Karena itu, pemahaman terhadap arah RAPBN 2027 dinilai penting agar pemerintah daerah dapat menyelaraskan program pembangunan dengan prioritas nasional, sekaligus memastikan penggunaan anggaran daerah tetap efektif, efisien, transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pidato kenegaraan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini, Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR-DPD pada 14 Agustus 2026, sekaligus menyampaikan pidato pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta arah kebijakan anggaran pemerintah. (*/ADV)
Pewarta: Sudarsono/Redaksi.
Comment