Foto: Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Candra, saat memimpin Rapat Monitoring Penyerapan KUR di Ruang Rapat Bina Praja, Selasa (10/11/2026)
Palembang, Globalnext.id – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan kinerja gemilang. Hingga 9 November 2026, realisasinya telah mencapai Rp8,08 triliun (91,04 persen) dari total kuota Rp8,88 triliun, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 101.083 debitur.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Candra, usai memimpin Rapat Monitoring Penyerapan KUR di Ruang Rapat Bina Praja, Selasa (10/11/2026). Ia optimistis sisa waktu satu setengah bulan menjelang akhir tahun sangat cukup untuk memenuhi target 100 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward Candra, di Palembang, Selasa, mengatakan penyaluran KUR tersebut telah menjangkau 101.083 debitur di berbagai sektor usaha.
“Capaian KUR Sumatera Selatan dari target Rp8,88 triliun tersebut telah tersalurkan sebesar Rp8,08 triliun. Artinya, secara persentase sudah mencapai 91,04 persen,” katanya lagi.
Berdasarkan perkembangan penyaluran di salah satu bank, realisasi KUR setiap bulannya dapat mencapai hampir Rp500 miliar.
“Langkah-langkah ini terus kami dorong, baik dari sisi perbankan maupun masyarakat. Dari perbankan juga menyampaikan tidak ada isu dalam penyelenggaraan ini, sehingga diharapkan kuota yang ada bisa mencapai 100 persen,” kata Edward.
Adapun Sektor Dominan yakni dibidang Pertanian, perkebunan, dan kehutanan memegang porsi terbesar yaitu Rp4,9 triliun (61,44 persen), dengan skema mikro mendominasi hingga 65,78 persen.
Lalu Wilayah yang Tertinggi yakni Kabupaten Musi Banyuasin mencatatkan penyaluran tertinggi, disusul oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Yang mana Kontribusi Perbankan ialah BRI mencatatkan penyaluran terbesar yakni Rp4,5 triliun, diikuti Bank Mandiri (Rp2,4 triliun), dan BSI (Rp498 miliar).
Dengan koordinasi lintas instansi yang solid bersama DJPb Kemenkeu Sumsel, OJK, BI, dan perbankan, Pemprov Sumsel berkomitmen mengawal sisa penyaluran demi memperkuat ekonomi kerakyatan dan UMKM di Bumi Sriwijaya.
Capaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Selatan menunjukkan tren positif. Sampai dengan awal November 2026, realisasinya sudah menyentuh angka 91,04 persen.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Candra, menyampaikan rasa optimisnya. Dalam arahannya usai memimpin Rapat Monitoring Penyerapan KUR di Ruang Rapat Bina Praja, Selasa (10/11/2026), ia menilai sisa waktu yang ada sangat memadai.
“Capaian KUR Sumatera Selatan dari target Rp8,88 triliun tersebut telah tersalurkan sebesar Rp8,08 triliun. Artinya, secara persentase sudah mencapai 91,04 persen,” katanya lagi.
Program pembiayaan ini tercatat telah merata ke berbagai sektor usaha. Hingga 9 November 2026, total penerima manfaatnya telah menembus 101.083 debitur di Bumi Sriwijaya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward Candra, di Palembang, Selasa, mengatakan penyaluran KUR tersebut telah menjangkau 101.083 debitur di berbagai sektor usaha.
Dari sisi penyerapan bulanan, tren realisasi terpantau stabil. Berdasarkan perkembangan di salah satu bank penyalur, angka pencairan setiap bulannya bahkan bisa mendekati kisaran Rp500 miliar.
Pemerintah provinsi terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak. Koordinasi intensif dijalankan bersama perbankan, DJPb Kemenkeu Sumsel, OJK, serta Bank Indonesia.
“Langkah-langkah ini terus kami dorong, baik dari sisi perbankan maupun masyarakat. Dari perbankan juga menyampaikan tidak ada isu dalam penyelenggaraan ini, sehingga diharapkan kuota yang ada bisa mencapai 100 persen,” kata Edward.
Komposisi penyaluran didominasi sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menyerap porsi terbesar senilai Rp4,9 triliun atau 61,44 persen, dengan skema mikro memimpin hingga 65,78 persen.
Secara kewilayahan, Kabupaten Musi Banyuasin mencatatkan angka tertinggi, yang kemudian disusul oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Sementara itu, kontribusi terbesar dari lembaga keuangan dicatatkan oleh BRI dengan angka Rp4,5 triliun, diikuti oleh Bank Mandiri sebesar Rp2,4 triliun, serta BSI senilai Rp498 miliar.
Melalui solidnya kolaborasi lintas instansi ini, Pemprov Sumsel terus mengawal sisa kuota yang ada demi mengoptimalkan penguatan ekonomi kerakyatan serta sektor UMKM secara berkelanjutan.
Pewarta: Arphan/Poer
Comment