Foto: Kepala DLH Kabupaten Probolinggo Roby Siswanto saat membuka kegiatan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan lingkungan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Selasa (3/11/2026)
Probolinggo, Globalnext.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo mengingatkan seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar memperhatikan pengelolaan sampah dan air limbah domestik dari aktivitas operasional dapur. Pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai ketentuan berpotensi menimbulkan pencemaran serta mengganggu kesehatan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala DLH Kabupaten Probolinggo Roby Siswanto saat membuka kegiatan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan lingkungan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di ruang PRIC Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, Selasa (3/11/2026).
Menurut Roby, keberadaan SPPG sebagai pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki peran penting dalam memastikan makanan bergizi tersalurkan kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan layak. “Namun, kegiatan produksi makanan dalam jumlah besar juga menghasilkan sisa pangan, sampah domestik dan air limbah yang harus dikelola dengan benar,” katanya.
Foto: Kepala DLH Kabupaten Probolinggo Roby Siswanto (Tengah) dalam pembukaan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan lingkungan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Roby mengisyaratkan kebutuhan pelayanan MBG di Kabupaten Probolinggo mencapai sekitar 150 unit SPPG. Dengan jumlah tersebut, pengelolaan dampak lingkungan perlu menjadi perhatian seluruh pihak yang terlibat.
“Dalam menyediakan Makan Bergizi Gratis di seluruh Kabupaten Probolinggo, diperkirakan membutuhkan sekitar 150 unit SPPG. Tentunya kegiatan tersebut juga akan menghasilkan sampah dan air limbah domestik. Jika tidak dikelola dengan benar, bisa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan,” jelasnya.
Ia menjelaskan, sampah domestik yang tidak tertangani dapat menimbulkan bau tidak sedap hingga mengundang lalat sebagai vektor pembawa penyakit. Sementara air limbah dapur yang dibuang tanpa pengolahan berpotensi mencemari air tanah dan merusak ekosistem.
“Saya meminta pengelola SPPG memahami dan menerapkan ketentuan pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Sisa Pangan, Sampah dan Air Limbah Domestik Program Makan Bergizi Gratis,” terangnya.
Dalam regulasi tersebut jelas Roby, pengelola SPPG mewajibkan menerapkan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya meliputi organik, anorganik, residu dan bahan berbahaya dan beracun (B3). Pengelolaan juga harus mengedepankan prinsip 3R, yakni Reduce, Reuse dan Recycle sehingga sampah yang dibawa ke tempat penyimpanan akhir (TPA) hanya berupa residu yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan.
“Selain pengelolaan sampah, penanganan sisa pangan atau penyelamatan pangan juga menjadi perhatian.SPPG diharapkan melakukan pencegahan pemborosan makanan dan penyelamatan sisa pangan agar tidak langsung berakhir menjadi sampah, sekaligus melakukan pelaporan secara berkala melalui platform elektronik Stop Boros Pangan,” tegasnya.
Roby juga pentingnya pengolahan air limbah domestik yang berasal dari aktivitas dapur maupun karyawan. Pengelola SPPG harus menyediakan sarana pengolahan seperti Grease Trap atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dapur sebelum air limbah dibuang ke lingkungan. Pemantauan kualitas air limbah juga wajib dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.
“Kami menghimbau kepada seluruh pengelola SPPG untuk tidak main-main dengan pengelolaan lingkungan. Semua ketentuan harus dipatuhi, mulai dari penanganan sisa pangan, pengelolaan sampah hingga pengolahan air limbah,” ujarnya.
Roby mengingatkan, ketidakpatuhan terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan dapat berakhir pada sanksi administratif. “Bentuk sanksinya mulai dari teguran tertulis, penghentian operasional sementara hingga penghentian operasional permanen SPPG sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Pelibatan lintas Perangkat Daerah dalam kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh, tidak hanya mengenai pengelolaan lingkungan, tetapi juga legalitas usaha dan keamanan pangan.
“Kami berharap kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini menjadi kesempatan bagi para penanggung jawab SPPG untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan serta inovasi dalam pengelolaan lingkungan. Kami juga berharap seluruh ketentuan yang berlaku dapat dipahami dan dipatuhi sehingga pelaksanaannya di lapangan berjalan sesuai aturan,” harapnya.
Sosialisasi dan pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan (Dinkes) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP). (*)
Pewarta: Joko
Comment