Keterangan : Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, saat pimpin Rakor antara Pemerintah Kabupaten Sekadau, BPJS Kesehatan, dan perusahaan di Ruang Rapat Kantor Wakil Bupati Sekadau, Kamis (5/11/2026). (Gemini gambar)
Sekadau, Globalnext.id – Pemerintah Kabupaten Sekadau terus berupaya memperluas perlindungan kesehatan masyarakat melalui peningkatan jumlah peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan kalangan perusahaan guna mencapai target Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98 persen.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pemerintah Kabupaten Sekadau, BPJS Kesehatan, dan perusahaan yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, di Ruang Rapat Kantor Wakil Bupati Sekadau, Kamis (5/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Subandrio menekankan pentingnya keseriusan seluruh pihak agar hasil koordinasi tidak berhenti sebatas pembahasan, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata. Menurutnya, keberhasilan mencapai target kepesertaan JKN membutuhkan kerja sama dan tanggung jawab bersama.
Ia mengingatkan bahwa Pemkab Sekadau sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi serupa pada 2024. Namun, pertemuan tersebut dinilai belum memberikan hasil yang diharapkan karena tidak diikuti dengan langkah lanjutan.
“Setelah rakor, tidak ada tindak lanjut dari pihak terkait. Karena itu, sekarang kita kembali melakukan rakor dengan harapan program ini benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Subandrio menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga telah berupaya mencari sumber pembiayaan untuk mendukung keberlanjutan program JKN. Di antaranya melalui pemanfaatan dana pajak rokok serta Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan kelapa sawit.
Ia berharap dukungan pendanaan tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas cakupan kepesertaan sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan secara optimal.
Menurut Subandrio, status UHC memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam memberikan kemudahan dan percepatan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Dengan tercapainya UHC, masyarakat yang baru didaftarkan sebagai peserta JKN dapat memperoleh akses layanan lebih cepat sesuai ketentuan BPJS Kesehatan, tanpa harus menjalani masa tunggu aktivasi sebagaimana berlaku di daerah yang belum mencapai status tersebut.
Rapat koordinasi yang dipandu Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA), Kosmas, ini diharapkan mampu menghasilkan kesepahaman serta komitmen bersama antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan perusahaan.
Melalui sinergi tersebut, Pemkab Sekadau berharap target kepesertaan aktif JKN sebesar 98 persen dapat tercapai, sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh jaminan perlindungan kesehatan yang mudah diakses dan berkelanjutan.(*)
Pewarta: edi
Comment