Foto: Bupati Lumajang Indah Amperawati memberikan keterangan pers terkait kesiapan program seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP negeri, Kamis (16/7/2026).
Lumajang, Globalnext.id – Menyambut tahun ajaran baru, Pemerintah Kabupaten Lumajang mengeluarkan imbauan penting kepada seluruh orang tua calon siswa baru agar tidak tergesa-gesa membeli seragam sekolah. Langkah ini diambil seiring dengan persiapan pelaksanaan program pemberian seragam gratis bagi seluruh peserta didik baru di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di wilayah tersebut.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menjelaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk meringankan beban ekonomi keluarga yang biasanya meningkat tajam di awal masa penerimaan siswa baru. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan akses pendidikan yang adil dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.
Sambil menunggu proses pengadaan dan penyaluran selesai, Indah meminta pihak sekolah memberikan kelonggaran terkait penggunaan pakaian kepada siswa baru. “Anak yang baru masuk SD boleh mengenakan seragam TK, begitu pula yang masuk SMP dapat memakai seragam SD. Seragam bekas milik kakak atau kerabat yang masih layak pakai juga diperbolehkan digunakan sementara waktu,” ungkapnya saat memberikan keterangan pers, Kamis (16/7/2026).
Lebih lanjut, politisi yang akrab disapa Bunda Indah ini menegaskan larangan tegas bagi seluruh satuan pendidikan untuk mewajibkan pembelian seragam baru kepada orang tua selama program pemerintah belum disalurkan. “Sekolah tidak boleh meminta orang tua membeli seragam lebih dulu. Mohon ditunggu, seragam gratis dari Pemkab Lumajang akan segera disiapkan,” tegasnya.
Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu data final jumlah siswa baru yang merupakan hasil verifikasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Data tersebut menjadi dasar utama penyusunan rencana kebutuhan dan anggaran, sehingga jumlah seragam yang disiapkan tepat sasaran dan tidak ada siswa yang tertinggal. “Kita tidak bisa menaksir jumlahnya secara kasar. Harap tunggu data resmi keluar, baru kita hitung kebutuhan anggarannya secara akurat,” jelas Indah.
Melalui kebijakan ini, Pemkab Lumajang berharap orang tua tidak terbebani pengeluaran mendadak, sementara setiap anak dapat memulai masa belajarnya dengan tenang dan memiliki kesempatan yang sama tanpa terhalang keterbatasan ekonomi keluarga. (*)
Pewarta: Joe
Comment