Probolinggo, Globalnext.id – Sebagai tindak lanjut dari pembacaan Nota Penjelasan Bupati Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026, DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi Terhadap Raperda P-APBD tahun 2025, Kamis (27/8/2026).
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo M. Zubaidi ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo serta perwakilan Forkopimda Kabupaten Probolinggo.
Dalam PU Fraksi-fraksi DPRD (Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan) disebutkan secara umum semua fraksi dapat memahami berbagai pertimbangan yang menjadi landasan rencana perubahan anggaran tahun 2026
Fraksi Partai Golkar meminta Pemkab Probolinggo lebih agresif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara rasional. Dorongan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang menghadapi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Penguatan sumber pendapatan daerah perlu dilakukan tanpa mengabaikan kemampuan masyarakat dan kondisi perekonomian lokal.
Foto: Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo atas Nota Penjelasan Bupati Tentang Raperda P-APBD 2026.
Selain pendapatan, perhatian juga diarahkan pada belanja daerah. Fraksi Golkar meminta pemerintah memastikan anggaran perubahan memberikan porsi memadai untuk kebutuhan pelayanan dasar. Beberapa sektor tersebut meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan, drainase, fasilitas air minum, pendidikan serta kesehatan.
Selanjutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap perubahan APBD benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Salah satu perhatian utamanya adalah pengurangan angka kemiskinan. Selain itu, PKB meminta peningkatan kualitas infrastruktur, khususnya konektivitas jalan yang menghubungkan wilayah kabupaten, kecamatan hingga desa. Pembangunan infrastruktur yang baik mempunyai kaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Lalu Fraksi Partai Gerindra memberikan perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur dasar serta penguatan ketahanan pangan. Dalam rancangan perubahan APBD, belanja modal untuk jalan, jaringan dan irigasi disebut meningkat menjadi Rp78.587.485.138,00 atau bertambah sekitar Rp5.559.763.203,00. Anggaran tersebut diarahkan ke wilayah yang mempunyai fungsi strategis bagi sektor pertanian dan kawasan yang membutuhkan peningkatan konektivitas ekonomi.
Pembangunan jalan dan irigasi dinilai tidak sekadar berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian. Karena itu, Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah memperkuat rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi, ketersediaan air bagi petani, jalan usaha tani, bantuan sarana produksi, perlindungan harga hasil pertanian, sektor peternakan dan perikanan serta hilirisasi hasil pertanian.
Kemudian Fraksi Partai NasDem memberikan perhatian khusus terhadap struktur pembiayaan daerah. Dalam pandangannya, defisit anggaran mengalami peningkatan dari sekitar Rp72 miliar menjadi Rp191,01 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2025 hasil audit BPK.
Fraksi Partai NasDem menilai kondisi tersebut perlu dicermati karena tambahan belanja sekitar Rp132,31 miliar disebut dibiayai dari sisa kas tahun sebelumnya, bukan peningkatan pendapatan daerah.
Berikutnya, Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar perubahan anggaran lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kelompok masyarakat yang menjadi perhatian antara lain warga miskin, petani, nelayan, pelaku UMKM, perempuan, anak serta kelompok rentan.
Program pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikan dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih dalam penyusunan anggaran. Di sisi pendapatan, peningkatan PAD diharapkan dilakukan secara adil melalui optimalisasi pajak dan retribusi tanpa membebani masyarakat kecil.
Terakhir, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti perkembangan program pembangunan dan agenda pariwisata daerah. Sekaligus meminta penjelasan terkait perkembangan tujuh danau yang sebelumnya menjadi bagian dari agenda The Seven Lakes.
Beragam pandangan enam fraksi tersebut menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam memberikan jawaban atas pemandangan umum DPRD. Catatan mengenai PAD, defisit, Silpa, infrastruktur, ketahanan pangan, pelayanan dasar, kemiskinan hingga evaluasi program unggulan menunjukkan bahwa pembahasan P-APBD 2026 tidak hanya berkaitan dengan perubahan angka anggaran. (*/Joko)
Editor: Sudarsono.
Comment