Probolinggo, Globalnext.id – DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD tahun 2025, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pembacaan Nota Penjelasan Bupati Probolinggo Terhadap Raperda Tentang LPj Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD M. Zubaidi ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Serta perwakilan Forkopimda Kabupaten Probolinggo.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo segera melakukan penertiban jaringan kabel internet yang semakin menjamur hingga ke desa dan kelurahan. Keberadaan kabel yang menumpuk pada satu tiang dinilai mengganggu estetika tata ruang dan keindahan lingkungan.
Selanjutnya, Fraksi PKB menyoroti lonjakan belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2025 yang dinilai cukup signifikan. Ia meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai faktor yang menyebabkan kenaikan tersebut, apakah dipicu kondisi darurat tertentu atau adanya pengeluaran yang seharusnya dianggarkan pada pos belanja lainnya.
Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang terealisasi sebesar Rp2,51 triliun atau 102,87 persen dari target, termasuk PAD yang mencapai Rp443,7 miliar atau 104,93 persen. Namun demikian, Fraksi Partai Gerindra menilai keberhasilan pendapatan harus diimbangi dengan kualitas belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Foto: Juru bicara Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo menyampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Fraksi Partai Gerindra mencatat realisasi belanja modal masih belum optimal, khususnya belanja modal tanah yang hanya terealisasi 30,68 persen, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 78,35 persen serta belanja modal aset tidak berwujud sebesar 67,34 persen.
Di sisi lain, Fraksi NasDem menilai secara makro kinerja fiskal daerah menunjukkan capaian positif. Pendapatan daerah terealisasi Rp2,51 triliun atau 102,87 persen dari target dan menghasilkan surplus sebesar Rp69,97 miliar. PAD juga melampaui target dengan realisasi Rp443,7 miliar atau 104,93 persen.
Meski demikian, Fraksi NasDem menyoroti masih adanya anggaran yang tidak terserap sebesar Rp120,98 miliar dari total pagu belanja setelah perubahan yang mencapai Rp2,61 triliun.
Kemudian, Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian pada sektor ketahanan pangan. Fraksi ini mengapresiasi realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan yang mencapai 91,58 persen, namun mempertanyakan rendahnya serapan pada program penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan serta pengawasan keamanan pangan segar yang dinilai sangat penting dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat dan perlindungan konsumen.
Terakhir, Fraksi PPP mempertanyakan sumber pendapatan yang menyebabkan realisasi pendapatan daerah melampaui target hingga lebih dari Rp69 miliar. Selain itu, fraksi ini meminta penjelasan terkait berbagai komponen pendapatan yang berkontribusi terhadap capaian tersebut.
Berbagai masukan, kritik dan pertanyaan dari fraksi-fraksi tersebut akan dijawab oleh pihak eksekutif dalam agenda berikutnya berupa penyampaian Jawaban Bupati atas PU Fraksi-Fraksi terhadap Raperda LPj Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025. (*)
Pewarta: Joko
Comment