Foto: Presiden Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA, Samsudin, S.H., dan Jajaran Pengurus Lira.
Probolinggo, Globalnext.id – Dialog Publik bertema “Pancasila Menjaga Arah Indonesia” yang digelar di Gedung Graha Mina Samudera, Jalan Ikan Hiu Nomor 42, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Rabu malam (24/6/2026), berlangsung aman hingga selesai meski sempat dibayangi isu rencana pembubaran. Untuk mengantisipasi gangguan, Presiden Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA, Samsudin, S.H., memerintahkan pengerahan Tim Semut Merah guna mengamankan jalannya kegiatan.
Acara yang dihadiri oleh mahasiswa, aktivis, pegiat organisasi masyarakat sipil, dan warga umum tersebut menjadi ruang terbuka bagi penyampaian pandangan dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan nasional. Kabar mengenai adanya upaya penghentian kegiatan oleh oknum yang mengatasnamakan organisasi sempat tersebar sebelum acara dimulai, namun langkah pengamanan yang disiapkan menjamin kelancaran diskusi.
Sebagai narasumber utama, Ketua BEM Universitas Gadjah Mada Tahun 2025, Tiyo Ardianto, mengajak generasi muda memaknai Pancasila tidak sekadar sebagai hafalan semata, melainkan sebagai landasan untuk mengkaji dan menilai kenyataan berbangsa. Ia menegaskan bahwa nilai-nilai dasar negara harus menjadi cermin dalam melihat apakah penyelenggaraan negara telah sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa.
“Pancasila mengamanatkan keadilan dan persatuan karena hal tersebut adalah tantangan mendasar bagi bangsa ini. Kita harus mempertanyakan apakah arah pembangunan saat ini benar-benar mewujudkan kedua hal tersebut,” ujar Tiyo dalam pemaparannya.
Dalam diskusi yang berlangsung kritis, salah satu fokus pembahasan adalah efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peserta mempertanyakan kesiapan infrastruktur, pengelolaan anggaran, serta dampak nyata program tersebut di tingkat masyarakat. Lebih lanjut, Tiyo menyampaikan peringatan tegas terkait pengawasan jalannya pemerintahan.
“Jika dalam kurun waktu tiga bulan ke depan belum ada perbaikan signifikan dalam berbagai aspek kebijakan, maka kami memperkirakan akan ada pergerakan yang lebih luas dari kalangan mahasiswa dan elemen masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Samsudin, S.H., selaku pimpinan LSM LIRA menyikapi isu ancaman pembubaran yang sempat beredar. Ia menegaskan bahwa diskusi publik adalah wujud hak konstitusional warga negara dan bagian dari demokrasi.
“Jika ada perbedaan pandangan, jawablah dengan argumen, bukan dengan tekanan atau ancaman. Kebebasan menyampaikan pendapat tidak boleh dibungkam hanya karena isinya mengkritik kebijakan. Kami mengerahkan tim pengamanan agar ruang demokrasi ini tetap terjaga dan tidak terganggu pihak yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.
Hal senada disampaikan oleh Khairul Anam yang menilai forum semacam ini penting untuk membangkitkan semangat berpikir kritis. Ia mengapresiasi keteguhan panitia dan peserta tetap melaksanakan kegiatan meski mendapat tekanan.
Dialog yang berlangsung selama kurang lebih satu jam itu akhirnya ditutup dalam keadaan aman. Dari pertemuan tersebut disepakati bahwa ruang kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari pengawasan kekuasaan, serta menjadi sarana menjaga agar penyelenggaraan negara tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan kepentingan rakyat luas.(*)
Pewarta: Joko
Comment