foto: ilustrasi AI
oleh : Agus Lithanta
Ketua PGRI Kota Probolinggo/
Ketua Komunitas Menulis Bromo Pro Litera
Probolinggo Kota, Globalnext.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjelma menjadi salah satu kebijakan paling ambisius dalam sejarah sosial Indonesia. Di balik angka triliunan rupiah dan target puluhan juta penerima manfaat, tersimpan sebuah janji negara yang sederhana namun fundamental: bahwa setiap anak bangsa, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau letak geografisnya, berhak atas asupan gizi yang layak sebagai fondasi tumbuh kembangnya.
Niat mulia ini bukan sekadar retorika politik, melainkan respons darurat terhadap krisis stunting dan ketimpangan gizi yang telah menggerogoti kualitas sumber daya manusia kita selama bertahun-tahun.
Program prestisius ini bukan sekadar kebijakan sosial; ia adalah manifestasi dari niat mulia negara untuk memutus mata rantai stunting dan menjamin hak dasar generasi penerus. Namun, seperti setiap kebijakan raksasa, MBG tidak lepas dari dinamika implementasi. Di tengah evaluasi yang terus berjalan, satu hal harus ditegaskan dengan jelas: MBG harus tetap lanjut.
Menghentikannya karena adanya masalah teknis sama saja dengan membakar lumbung pangan hanya karena ada tikus di dalamnya. Solusinya bukan menghentikan distribusi makanan, melainkan memperbaiki sistem perangkapnya.
Niat Mulia dan Urgensi Daerah Pinggiran.
Esensi MBG adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang. Data menunjukkan bahwa hingga akhir Februari 2026, program ini telah menjangkau lebih dari 61 juta penerima di seluruh Indonesia. Bagi daerah pinggiran, terluar, dan tertinggal (3T), MBG bukan lagi soal “gratis”, melainkan soal “bertahan hidup”. Di banyak wilayah ini, akses terhadap protein hewani dan sayuran segar masih merupakan kemewahan.
MBG hadir sebagai jaring pengaman gizi yang mencegah anak-anak di pelosok negeri tumbuh dengan defisit kognitif permanen akibat kurang gizi kronis. Menghapus MBG berarti membiarkan kesenjangan kualitas SDM antara pusat dan daerah semakin menganga lebar.
Dampak Ekonomi: Mengentas Pengangguran Melalui Rantai Pasok Lokal.
Salah satu argumen terkuat untuk melanjutkan MBG adalah dampak multipliernya terhadap ketenagakerjaan. Program ini dirancang bukan hanya sebagai bantuan konsumsi, tetapi juga sebagai stimulus ekonomi kerakyatan. Data mencatat adanya penambahan signifikan pada jumlah penduduk bekerja seiring bergulirnya MBG, terutama melalui pemberdayaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melibatkan UMKM lokal, petani, peternak, dan ibu-ibu PKK.
Ketika anggaran MBG dibelanjakan untuk membeli bahan pangan dari pasar tradisional atau kelompok tani setempat, uang tersebut berputar di ekonomi mikro. Ini menciptakan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja informal yang selama ini sulit terserap sektor formal. Jika MBG dihentikan, jutaan mata pencaharian yang baru terbentuk ini akan hilang seketika, berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan kembali.
Memburu Tikus Tanpa Harus Membakar Lumbung
Kritik terhadap MBG, termasuk isu kebocoran anggaran, ketidaksesuaian menu, atau bahkan kasus keracunan, adalah valid dan harus ditanggapi serius. Namun, respons yang tepat bukanlah pembatalan program, melainkan pembedahan sistemik. Metafora “memburu tikus tanpa harus membakar lumbung” sangat relevan di sini. Kita perlu mekanisme pengendalian yang betul-betul membuat efek jera (deterrent effect), bukan sekadar sanksi administratif yang lemah.
Beberapa langkah konkret yang diperlukan:
Digitalisasi dan Transparansi Total: Penerapan sistem pelaporan real-time berbasis aplikasi yang memungkinkan publik memantau aliran dana dan distribusi bahan pangan dari hulu ke hilir.
Standarisasi Keamanan Pangan yang Ketat: Wajib sertifikasi laik hygiene bagi setiap SPPG sebelum beroperasi, disertai inspeksi mendadak berkala oleh badan independen, bukan hanya laporan internal.
Sanksi Pidana Korporasi dan Individu: Pelaku korupsi atau kelalaian fatal dalam program MBG harus dihadapkan pada pasal-pasal berat yang mencabut hak mereka untuk terlibat dalam pengadaan pemerintah seumur hidup. Efek jera hanya tercipta jika biaya melanggar hukum jauh lebih tinggi daripada keuntungan yang didapat.
Partisipasi Masyarakat Sipil: Melibatkan komite sekolah, organisasi perempuan, dan LSM lokal sebagai watchdog independen di tingkat tapak.
Keselamatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi.
Jika MBG dihentikan hari ini, dampaknya akan bersifat irreversibel. Anak yang kehilangan asupan gizi hari ini tidak bisa “diganti” nutrisinya lima tahun kemudian. Stunting yang terjadi sekarang akan menjadi beban ekonomi nasional berupa produktivitas rendah dan biaya kesehatan tinggi di masa depan.
Oleh karena itu, MBG harus on the track dalam bingkai prinsip konstitusional bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Perbaikan tata kelola harus dilakukan sambil roda program tetap berputar. Kita tidak punya waktu untuk berhenti sejenak; perut anak-anak di daerah pinggiran tidak bisa menunggu birokrasi selesai membenahi diri.
Mari kita buru tikusnya dengan jantan, perbaiki lubangnya dengan cermat, tetapi jangan pernah sekali pun membakar lumbung yang sedang dibutuhkan rakyat untuk bertahan hidup dan tumbuh menjadi bangsa yang kuat. MBG harus lanjut, karena masa depan Indonesia terlalu mahal untuk digadaikan oleh ketakutan akan imperfection.(*)
Comment