Keterangan: Suasana kegiatan Diseminasi Program Prioritas Presiden RI Tahun 2026 yang digelar di Balai Desa Kedungdalem, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Rabu (28/10/2026, Foto: Istimewa / Globalnext.id).
Probolinggo, Globalnext.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi PAN, H. Syaiful Nuri, menggelar kegiatan Diseminasi Program Prioritas Presiden RI Tahun 2026 di Balai Desa Kedungdalem, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Rabu (28/10/2026). Kegiatan ini berfokus pada sosialisasi pendirian Sekolah Rakyat dan penguatan data Perlindungan Sosial (Perlinsos) bagi keluarga penerima manfaat.
Kegiatan dihadiri perwakilan Kementerian Sosial RI, Perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Forkopimcam Kecamatan Dringu, seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Dringu, pengurus DPD PAN Kabupaten dan Kota Probolinggo, pendamping sosial, Ketua dan anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), serta para undangan lainnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat Masih Proses Pembebasan Lahan
Perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Puspitasari, dalam paparannya menjelaskan bahwa rencana pendirian Sekolah Rakyat di Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan, masih terkendala proses pembebasan lahan seluas sekitar 2,5 hektar.
“Saat ini masih dalam proses administrasi penerbitan sertifikat pelepasan tanah. Kendala ada di tingkat Badan Pertanahan Nasional, dan kami memohon dukungan semua pihak agar proses ini dapat dipercepat. Target kami, Desember 2026 pengurusan lahan sudah tuntas sehingga tahun depan pembangunan fisik bisa segera dimulai,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten juga akan berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas terkait kepastian perizinan dan jadwal pembangunan, serta melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan.
Penguatan Data Perlindungan Sosial, Kunci Bantuan Tepat Sasaran
Puspitasari juga menekankan pentingnya pemutakhiran data melalui Agen Perlindungan Sosial di setiap desa. Hingga saat ini, di Kabupaten Probolinggo telah tercatat sebanyak 50.334 Kepala Keluarga yang datanya telah diperbarui. Data ini menjadi dasar penyaluran bantuan sosial tahun 2027 agar lebih tepat sasaran dan transparan.
“Dinas Sosial mendorong seluruh pendamping sosial dan agen Perlinsos untuk memastikan data KPM mutakhir secara berkelanjutan. Dokumen kerjasama antar instansi sedang menunggu tanda tangan Bupati agar langkah ini memiliki landasan yang lebih kuat,” tambahnya.
Komitmen Bersama Wujudkan Program yang Merakyat
Sementara itu, Anggota DPR RI H. Syaiful Nuri dalam sambutannya mengapresiasi antusiasme seluruh elemen masyarakat yang hadir. Ia menegaskan bahwa program prioritas pemerintah ini bukan sekadar program pusat, melainkan milik seluruh rakyat.
“Kehadiran kita di sini adalah wujud kepedulian bersama. Sekolah Rakyat dan penyaluran bansos yang akurat adalah upaya negara hadir di tengah masyarakat. Mari kita kawal bersama, saling menguatkan, sehingga setiap program yang dirancang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mereka yang membutuhkan,” ujarnya.
Turut hadir perwakilan Direktorat Perlindungan Sosial dan Kebencanaan Kementerian Sosial RI, Budi Darto Purbani, yang juga memaparkan secara rinci arah kebijakan dan teknis pelaksanaan program kementerian sosial tahun berjalan.
Kegiatan berjalan lancar hingga selesai dengan sesi diskusi terbuka yang hangat dan konstruktif. (*/Redaksi)
Pewarta: Joko
Comment