Foto: Kantor Bupati Gowa
Gowa, Globalnext.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian Sitti Husniah Talenrang dari jabatan Bupati Gowa pada 14 Oktober 2026.
Keputusan tersebut ditandatangani pada 15 Oktober 2026 dan sekaligus menetapkan Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa.
Penerbitan SK tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) pada 1 Oktober 2026 yang mengabulkan permohonan hak menyampaikan pendapat atau pemakzulan yang diajukan DPRD Kabupaten Gowa.
Keputusan ini mengakhiri penantian DPRD dan masyarakat Gowa setelah lembaga legislatif tersebut menyerahkan usulan pemberhentian Sitti Husniah Talenrang kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 8 Oktober 2026.
Dikutip dari Ujungjari.com, Wakil Ketua I DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab, membenarkan terbitnya keputusan tersebut. Saat dikonfirmasi pada Rabu (14/10/2026) pukul 20.52 Wita, Hasrul mengaku masih berada di Jakarta bersama kuasa hukum DPRD Gowa, Khaeril Jalil, untuk memantau proses akhir penerbitan SK Mendagri.
Hasrul menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai keputusan tersebut dalam bentuk salinan PDF yang dikirimkan melalui telepon seluler.p
“Iya, adami SK pemberhentian bupati dan SK Plt bupati tertanggal hari ini, 14 Oktober 2026. SK Mendagri kami sudah terima melalui kutipan pdf. SK Mendagri itu tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Bupati Gowa, ” kata Hasrul melalui pesan WhatsAppnya.
Ia menambahkan, salinan fisik SK tersebut dijadwalkan diterima secara resmi pada Kamis (15/10/2026) melalui Gubernur Sulawesi Selatan.
Mengenai pejabat yang akan menjalankan tugas kepala daerah, Hasrul menyebutkan bahwa Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, ditunjuk sebagai Plt Bupati Gowa. Penunjukan itu, menurutnya, sesuai dengan isi salinan PDF keputusan Mendagri yang telah diterima.
Proses pemberhentian Sitti Husniah Talenrang bermula dari langkah DPRD Gowa yang mengusulkan pemakzulan, setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan hak menyampaikan pendapat. Amar putusan MA tersebut diterbitkan pada 1 Oktober 2026.
Berbekal putusan itu, DPRD Gowa menyusun usulan pemberhentian pada 2 Oktober 2026. Namun, pengajuan kepada Kemendagri tidak langsung dilakukan karena DPRD masih harus melengkapi sejumlah dokumen persyaratan yang diminta pemerintah pusat.
Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, surat usulan pemberhentian beserta salinan putusan MA resmi diterima Kemendagri pada 8 Oktober 2026.
Dokumen tersebut kemudian diproses hingga akhirnya Mendagri menerbitkan keputusan pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas kepala daerah.
Usulan pemberhentian itu sebelumnya dilatarbelakangi sejumlah persoalan yang menjadi perhatian DPRD, antara lain dugaan perbuatan tercela atau perselingkuhan, dugaan korupsi dalam pengadaan seragam sekolah, serta pencabutan bantuan beasiswa doktoral.
Persoalan tersebut merupakan bagian dari latar belakang usulan pemberhentian dan tidak dengan sendirinya membuktikan kebenaran setiap dugaan.
Terkait tahapan administrasi berikutnya, Hasrul menegaskan bahwa DPRD Gowa akan menerima dokumen keputusan tersebut secara resmi sesuai jadwal yang telah disampaikan.
“Soal bagaimana kelanjutan SK Mendagri itu, kita terima secara resmi pada Kamis besok, ” kata politisi muda Partai Gerindra ini.
Dengan penunjukan Darmawangsyah Muin sebagai Plt Bupati Gowa, pelaksanaan roda pemerintahan daerah diharapkan tetap berjalan selama proses peralihan kepemimpinan berlangsung.(Poer)
Comment