Lumajang, Globalnext.id – Kepolisian membongkar blokade akses jalan di kawasan PT Kali Jeruk, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Rabu (7/10/2026). Penertiban dilakukan menyusul adanya aksi penutupan jalan yang melibatkan warga dari tiga desa, yakni Kalipenggung, Ranulogong, dan Salak.
Pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi akses jalan agar kembali dapat dilalui masyarakat. Selain itu, kepolisian juga melakukan pengamanan guna mencegah munculnya gangguan keamanan serta potensi konflik di lokasi.
Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi menegaskan bahwa tindakan menutup atau merintangi jalan umum secara sengaja dan melawan hukum dapat berujung pada sanksi pidana.
“Merintangi jalan umum secara sengaja dan melawan hukum yang mendatangkan bahaya itu diancam pidana penjara tujuh sampai sembilan tahun,” tegas Riki.
Ia menjelaskan, ancaman hukuman dapat meningkat apabila aksi tersebut menimbulkan dampak serius, seperti menyebabkan seseorang mengalami luka berat hingga meninggal dunia.
“Kalau sampai membahayakan, menyebabkan luka berat dan sampai meninggal dunia, bisa diancam pidana penjara sampai 12 sampai 15 tahun. Kelas itu, undang-undangnya ada,” jelasnya.
Untuk mengamankan proses penertiban, kepolisian menerjunkan ratusan personel. Kekuatan tersebut terdiri dari personel Polres Lumajang, bantuan personel dari sejumlah wilayah, serta pasukan Brimob.
Adapun personel yang dilibatkan meliputi 330 personel Polres Lumajang, 25 personel BKO Polres Jember, 25 personel BKO Polres Probolinggo, 25 personel BKO Polres Probolinggo Kota, dan 90 personel Brimob atau satu SSK.
Pengerahan personel dilakukan untuk memastikan pembongkaran berlangsung aman dan tertib, sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan di sekitar lokasi.
Dengan dibongkarnya blokade tersebut, kepolisian berharap akses jalan di kawasan PT Kali Jeruk dapat kembali digunakan sebagaimana mestinya. Polisi juga mengingatkan agar tidak ada lagi tindakan penutupan jalan yang berpotensi mengganggu kepentingan masyarakat maupun menimbulkan persoalan hukum. (*)
Pewarta: Salha
Comment