Foto: Ilustrasi AI
Penulis: Edy Supriyanto/Bromo Pro Litera
Probolinggo, Globalnext.id – Hari Guru Sedunia yang diperingati setiap 5 Oktober sejatinya menjadi momentum untuk mengapresiasi para pendidik sebagai fondasi peradaban bangsa.
Namun, bagi para guru honorer yang mengabdi di sekolah swasta dan yayasan, peringatan tahunan ini acapkali menyisakan ironi.
Di balik kata-kata manis dan seremoni penghargaan, kado nyata yang paling mereka harapkan yaitu kepastian status dan kesejahteraan justru kerap terhempas oleh siklus konsistensi inkonsistensi regulasi pemerintah.
Kebijakan tata kelola tenaga pendidik di Indonesia terus berganti seiring bergantinya rezim dan pejabat. Retorika pemerintah senantiasa menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan kesejahteraan guru.
Sayangnya, pembenahan ini justru diwarnai inkonsistensi syarat, perubahan mendadak mekanisme rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga ambiguitas posisi guru swasta dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Inkonsistensi regulasi ini menciptakan serangkaian dampak sistemik yang merugikan ekosistem pendidikan swasta:
Diskriminasi dan Keterbatasan Akses PPPK: Kebijakan seleksi PPPK kerap kali berubah-ubah dalam memprioritaskan pelamar.
Guru honorer swasta kerap ditempatkan pada urutan prioritas terbawah atau bahkan dibatasi ruang geraknya untuk melamar, padahal masa pengabdian dan kualifikasi mereka tak kalah dengan guru di sekolah negeri.
Ancaman Eksodus dan Disrupsi Yayasan: Ketika regulasi membuka celah bagi guru swasta untuk lulus PPPK dan ditempatkan di sekolah negeri, sekolah swasta/yayasan justru kehilangan tenaga pengajar terbaiknya secara mendadak.
Inkonsistensi aturan penempatan ini merugikan yayasan yang telah berinvestasi bertahun-tahun dalam membina kapasitas guru tersebut.
Anomali Kesejahteraan dan Standardisasi Gaji: Pemerintah konsisten menetapkan standar kualifikasi tinggi (seperti kewajiban sertifikasi dan Dapodik), tetapi inkonsisten dalam menjamin standar upah minimum bagi guru honorer swasta.
Regulasi menyerahkan sepenuhnya urusan kesejahteraan kepada kemampuan yayasan, padahal banyak sekolah swasta kecil di daerah yang beroperasi dengan dana terbatas.
Ketidakpastian Karier dan Perlindungan Hukum: Perubahan regulasi yang dinamis tanpa transisi yang matang membuat guru honorer swasta rentan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sewaktu-waktu tanpa jaminan sosial dan pesangon yang layak.
Kado terbaik untuk memperingati Hari Guru Sedunia bukanlah sekadar ucapan selamat atau seremonial panggung. Pemerintah perlu memberikan kado berupa konsistensi kebijakan yang berkeadilan, sebuah Peta Jalan (Roadmap) Tata Kelola Guru yang terintegrasi, transparan, dan tidak diskriminatif antara sekolah negeri maupun swasta.
Sudah saatnya pengabdian guru honorer swasta dihargai dengan kepastian hukum dan jaminan hidup yang layak, bukan terus diuji oleh ketidakpastian regulasi.
Pewarta: Joko
Comment